ETIKA PROFESI DAN KODE ETIK KORPORASI

ETIKA PROFESI DAN KODE ETIK KORPORASI

1.    Pengertian Profesi, Profesional, dan Profesionalisme

Kata atau istilah profesi, profesional, dan profesionalisme sangat sering kita dengar dan temukan dewasa ini, bahkan sering tanpa memahami pengertian yang sebenarnya. Kata profesional dan profesionalisme menjadi istilah kunci kehidupan modern, khususnya bisnis. Istilah profesi, profesional, dan profesionalisme  sering saling dipertukarkan jika para akuntan mendiskusikan istilah tersebut. [1] Untuk memeroleh pemahaman yang lebih tepat, berikut ini akan dikemukakan pengertian istilah-istilah tersebut dan kemudian akan dikemukakan pengertian etika profesi dan kode etik perusahaan atau korporasi.

Profesi dapat dirumuskan sebagai pekerjaan yang dilakukan sebagai nafkah hidup dengan mengandalkan keahlian dan kompetensi yang tinggi dan dengan melibatkan komitmen pribadi (moral) yang mendalam. Dengan demikian, orang profesional adalah orang yang melakukan suatu pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan keahlian dan keterampilan atau kompetensi yang tinggi serta mempunyai komitmen pribadi yang mendalam atas pekerjaannya.  Orang profesional lazimnya adalah orang yang dapat dipercayai masyarakat untuk melakukan pekerjaan yang menjadi profesinya.

Sebagaimana terungkap dalam pengertian profesi di atas, orang yang profesional selalu mengerjakan pekerjaannya sebagai pekerjaan purna waktu  dan hidup dari pekerjaannya itu. Ini berarti, orang tersebut harus memeroleh imbalan yang memadai atas pekerjaan yang dilakukannya yang memungkinkannya untuk hidup secara layak sebagai manusia. Singkatnya, hanya dengan imbalan yang memadai ia mempunyai komitmen pribadi yang mendalam dan bertanggung jawab penuh atas pekerjaannya  atas pihak-pihak yang menjadi fokus pelayanan profesinya. Jadi, orang-orang yang profesional adalah orang-orang yang diandalkan dan dipercaya karena mereka ahli, terampil, punya komitmen moral dan integritas pribadi, bertanggung jawab, penuh disiplin, dan serius dalam menjalankan tugas pekerjaannya. Akhirnya, istilah “profesional” hampir identik dengan kualitas, komitmen, tanggung jawab, dan bayaran yang tinggi. Sedangkan,  “profesionalisme” adalah sebutan yang mengacu kepada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. [2]

Pendapat lain mendefinisikan istilah profesi dan profesionalisme sebagai berikut: A profession is an occupation, vocation or career where specialized knowledge of a subject, field, or science is applied. It is usually applied to occupations that involve prolonged academic training and a formal qualification. It is axiomatic that "professional activity involves systematic knowledge and proficiency." Professions are usually regulated by professioanl bodies  that may set examinations of competence, act as a licensing authority for practitioners, and enforce adherence to ethical code of practice. Professionalism, is about individual modes of behaviour that command respect and build trust. It is about excellence in service as measured by recognised standards. It is about delivering services or working to standards that meet the needs of and are expected by our clients. (http://www.managementaccountant.in/2008/06/profession-versus-professionalism.html)

2.    Ciri-ciri Profesi

Berikut ini merupakan ciri-ciri profesi, yang sekaligus dimiliki oleh orang-orang yang profesional, yaitu:

1)    Adanya keahlian dan kompetensi  khusus

Keahlian dan kompetensi ini biasanya diperoleh dari pendidikan, pelatihan, dan pengalaman selama bertahun-tahun. Istilah kompetensi biasanya mencakup knowledge, skill, dan experience.

2)    Adanya komitmen moral yang tinggi

Komitmen moral ini biasanya dinyatakan dalam bentuk aturan atau norma khusus yang menjadi pegangan bagi setiap orang yang mengemban profesi yang bersangkutan. Aturan ini berlaku sebagai semacam kaidah moral yang khusus bagi orang-orang yang mempunyai profesi tersebut. Ia merupakan aturan main dalam menjalankan atau mengemban profesi tersebut, yang biasanya disebut Kode Etik atau Aturan Perilaku (Code of Ethics or Code of Conduct), misalnya kode etik kedokteran, kode etik wartawan, dan kode etik profesi akuntan publik.

Kode etik ini seharusnya ditaati oleh setiap orang yang mempunyai profesi tersebut. Kode etik lazimnya berisi tuntutan keahlian, komitmen moral, dan perilaku yang diinginkan dari orang-orang yang melakukan profesi tersebut. Kode etik ini menyangkut apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam pelaksanaan suatu profesi.[3]

Ada dua tujuan dari kode etik ini. Pertama, kode etik bertujuan melindungi masyarakat dari kemungkinan dirugikan oleh kalalaian apakah secara sengaja atau tidak sengaja dari kaum profesional. Kode etik menjamin bahwa masyarakat yang telah memercayakan diri hidup, barang milik, atau perkaranya kepada orang yang profesional tidak akan dirugikan oleh orang yang profesional itu. Kedua, kode etik juga bertujuan melindungi keluhuran profesi tersebut dari perilaku dan tindakan yang tidak benar dari perilaku profesi tersebut.

Yang menarik adalah kode etik menjembatani etika dan moralitas di satu pihak dan hukum di pihak lainnya atau dapat dikatakan kode etik terletak antara norma moral dan hukum. Di satu pihak, kode etik mempunyai kaidah atau norma moral yang berlaku khusus untuk orang-orang profesional di bidang tersebut.  Namun berbeda dengan norma moral pada umumnya, norma moral ini tidak lagi muncul dalam bentuk imbauan tidak tertulis, melainkan telah dikodifikasi menjadi aturan tertulis. Walaupun merupakan norma moral, sebagai kode etik, aturan tersebut dilengkapi dan didukung oleh sanksi yang memungkinkan berlakunya norma moral jauh lebih pasti sebagaimana dalam hukum positif. Demikian pula kode etik menjadi pedoman yang konkrit (dapat dirujuk berdasarkan nomor urut kode etik), karena tertulis sehingga dapat menjadi aturan yang nyata. Oleh karena itu, dalam pengertian ini, kode etik lebih bersifat tegas dan pasti dibandingkan dengan norma moral pada umumnya, walupun tetap memiliki hakekat sebagai norma moral.

3)    Orang yang profesional adalah orang yang hidup dari profesi

Pertama, ini berarti ia hidup sepenuhnya dari profesi ini. Biasanya ia dibayar dengan gaji yang tinggi sebagai konsekuensi dari pengerahan seluruh tenaga, pikiran, keahlian, dan keterampilan. Kedua, ini berarti profesinya telah membentuk identitas orang tersebut. Ia tidak bisa lagi dipisahkan dari profesinya itu.

4)    Pengabdian kepada masyarakat

Adanya komitmen moral yang tertuang dalam kode etik profesi ataupun sumpah jabatan menyiratkan bahwa orang-orang yang mengemban profesi tertentu lebih mendahulukan dan mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadinya.

5)    Terdapat ijin khusus untuk menjalankan profesi

Ijin merupakan bentuk perlindungan awal atas kepentingan masyarakat dan mencegah agar kepentingan masyarakat tidak dirugikan oleh profesi tertentu. Ijin juga sesungguhnya merupakan tanda bahwa orang tersebut mempunyai keahlian, kompetensi, dan komitmen moral yang diandalkan dan dapat dipercaya.

6)    Kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi

Tujuan organisasi profesi ini terutama adalah untuk menjaga dan melindungi keluhuran profesi tersebut. Tujuan pokoknya adalah menjaga agar standar keahlian dan kompetensi tidak dilanggar, kode etik tidak dilanggar, dan berarti menjaga agar kepentingan masyarakat tidak dirugikan oleh pelaksanaan profesi tersebut oleh anggota mana pun. [4]

Pendapat lain menyatakan suatu profesi dicirikan dengan empat unsur yang penting:

·      A specialized body of knowledge taught in a formal and certifiable manner.

·      A commitment to social purposes (good ones) that justify the profession’s existence.

·      The capacity to regulate itself, often with sanction of the law for those who violate acceptable norms of behavior.

·      Status and prestige of above-average ranking in society.

3.    Prinsip-prinsip Etika Profesi

Tuntutan profesional sangat erat hubungannya dengan suatu kode etik untuk masing-masing profesi. Kode etik itu berkaitan dengan prinsip etika tertentu yang berlaku untuk suatu profesi. Empat prinsip etika profesi yang berlaku umum untuk semua profesi pada umumnya.

Prinsip pertama adalah  prinsip tanggung jawab.  Tanggung jawab adalah salah satu prinsip pokok bagi kaum profesional. Pertama,  bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaannya dan terhadap hasilnya. Dengan kata lain, ia sendiri dapat mempertanggung jawabkan tugas pekerjaannya itu berdasarkan tuntutan profesionalitasnya baik terhadap orang lain yang terkait langsung dengan profesinya maupun juga terhadap diri sendiri. Kedua, ia juga bertanggung jawab atas dampak profesinya terhadap kehidupan dan kepentingan orang lain, khususnya kepentingan orang-orang yang dilayaninya.

Prinsip kedua adalah prinsip keadilan.  Prinsip ini terutama menuntut orang yang profesional agar dalam menjalankan profesinya ia tidak merugikan hak dan kepentingan pihak tertentu, khususnya orang-orang yang dilayaninya dalam rangka profesinya. Prinsip ini juga menuntut agar dalam menjalankan profesinya orang yang profesional tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap siapa pun, termasuk orang yang mungkin tidak membayar jasa profesinya. Prinsip “siapa yang pertama mendapat pelayanan pertama” merupakan perwujudan konkrit dari prinsip keadilan dalam arti seluas-luasnya.

Prinsip ketiga adalah prinsip otonomi.  Prinsip ini lebih merupakan prinsip yang dituntut oleh kaum profesional terhadap dunia luar agar mereka diberi kebebasan sepenuhnya dalam menjalankan profesinya. Hanya prinsip otonomi juga mempunyai batas-batasnya, yaitu prinsip otonomi dibatasi oleh tanggung jawab dan komitmen profesional (keahlian dan moral) atau kemajuan profesi tersebut serta dampaknya terhadap kepentingan masyarakat. Otonomi juga dibatasi bahwa walaupun pemerintah menghargai otonomi kaum profesional, pemerintah tetap menjaga dan pada waktunya malah ikut campur tangan agar pelaksanaan profesi tertentu tidak sampai merugikan kepentingan umum.

Prinsip keempat adalah prinsip integritas moral.  Orang yang profesional adalah orang yang mempunyai integritas pribadi atau moral yang tinggi. Oleh karena itu, ia tidak akan mudah kalah dan menyerah pada godaan atau bujukan apa pun untuk melakukan tindakan yang melanggar nilai yang dijunjung tinggi oleh profesinya. Di samping itu, ia akan malu kalau bertindak tidak sesuai dengan nilai-nilai moral khususnya nilai yang melekat pada dan diperjuangkannya profesinya.[5]

4.    Kode Etik Korporasi

Sejak disadarinya pentingnya aktivitas bisnis dilakukan dengan bermoral, maka banyak perusahaan maupun organisasi menyusun kode etik organisasi atau korporasi (Corporate Code of Conduct, Code of

Ethics or Organization’s Code of Ethical Conduct). Aturan-aturan disusun untuk membantu semua pegawai dan anggota organisasi untuk berperilaku yang bermoral dengan menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip moral seharusnya diterapkan dalam kerja atau memberikan pedoman yang lebih spesifik atau perilaku yang diperbolehkan dan yang dilarang (permitted and prohibited behavior).

Manfaat dari kode etik korporasi adalah sebagai berikut:

1)    Untuk mendorong banyak orang dalam organisasi untuk berpikir, mendiskusikan visi, misi mereka dan tanggung jawab yang penting sebagai kelompok dan individu terhadap perusahaan, pihak-pihak lain dalam perusahaan, dan terhadap stakeholders lainnya.

2)    Suatu kode etik yang telah disusun dapat digunakan untuk menghasilkan diskusi yang positif bagi penyempurnaan dan kemungkinan untuk modifikasi.

3)    Dapat membantu karyawan baru dalam rangka penyesuaian diri, menanamkan perlunya berpikir atas aspek-aspek moral dalam tindakan mereka, serta menanamkan pentingnya mengembangkan sifat-sifat luhur yang sesuai dengan posisi mereka dalam organisasi.

4)    Digunakan sebagai dokumen untuk referensi bila mereka meragukan tindakan atau perintah yang harus dilakukannya.

5)    Digunakan untuk meyakinkan pihak luar atas fakta bahwa perusahaan berpegang pada prinsip-prinsip moral, dan memberikan mereka kriteria untuk mengukur tindakan perusahaan.

5.    Aspek-aspek atau Unsur-unsur Kode Etik Korporasi

Aspek-aspek atau unsur-unsur penting dalam etika perusahaan atau korporasi yang diatur dalam kode etik adalah sebagai berikut:

1)    Perilaku Dewan Direksi, Komisaris, dan Karyawan:

·      suap, hadiah, dan komisi;

·      entertainment;

·      penyalahgunaan informasi;

·      konflik kepentingan;

·      kecurangan penggunaan aset dan sumber daya korporasi;

·      utang/pinjaman; dan

·      perilaku individu, termasuk pekerjaannya di luar korporasi.

2)    Hubungan dengan supplier dan kontraktor

·      kompetisi yang adil dan terbuka;

·      pemenuhan kepentingan umum dan akuntabiitas;

·      prosedur lelang dan tender;

·      praktik suap dan KKN; dan

·      prosedur pembayaran.

3)    Tanggung jawab kepada pemilik/pemegang saham

·      perkembangan yang berkelanjutan;

·      jujur dan transparan dalam informasi;

·      prosedur dan kebijakan akuntansi yang benar dan adil; dan

·      insider trading.

4)    Hubungan dengan pelanggan dan konsumen

·      pelayanan;

·      produk yang berkualitas dan harga yang wajar;

·      keamanan, kesehatan dan kejelasan dalam penggunaan instruksi; dan

·      kebijakan produk dan harga.

5)    Hubungan dengan karyawan

·      jaminan keamanan dan kesehatan;

·      kesempatan kerja yang sama;

·      kebebasan berkreasi bagi individu dan hak pribadi;

·      komunikasi;

·      pengembangan dan remunerasi; dan

·      kebijakan berkaitan dengan rokok, narkoba, dan obat terlarang.

6)    Tanggung jawab sosial

·      kebijakan lingkungan;

·      partisipasi dalam komunitas;

·      kebijakan dan praktik pemberian sumbangan;

·      kegiatan politik; dan

·      pelanggaran dan sanksi atas code of conduct serta rehabilitasi bagi yang dikenakan sanksi.

Pendapat lain (AICPA, “CPA’s Handbook of Fraud and Commercial Crime Prevention.”) menyatakan bahwa unsur-unsur pokok dari sebuah code of conduct yang efektif sebagai berikut:

1)        Organizational Code of Conduct

The organization and employee must at all times comply with applicable laws and regulations, with all business conduct well above the minimum standards required by law.

2)         General Employee Conduct

The organization expects its employee to conduct themselves in a business like manner and prohibits unprofessional activities, such as drinking, fighting, and swearing, while on the job.

3)         Conflict of Interest

The organization expects that employees will perform their duties conscientiously, honestly, and in accordance with best interests of the organization and will not use their positions or knowledge gained for private or personal advantage.

4)         Outside Activities, Employment, and Directorships

All employees share a responsibility for the organization’s good public relations. Employees should avoid activities outside the organization that create an excessive demand on their times or create a conflict of interest.

5)         Relationships with Clients and Suppliers

Employees should avoid investing in or acquiring a financial interest in any business organization that has contractual relationships with the organization.

6)         Gifts, entertainment, and Favors

Employees must not accept entertainment, gifts, or personal favors that could influence or appear to influence business decisions in favor of any person with whom the organization has business dealings.

7)         Kickbacks and Secret Commissions

Employees may not receive payment or compensation of any kind, except as authorized under organizational remuneration policies.

8)         Organization Funds, and Other Assets

Employees who have access to organization fund must follow prescribed for recording, handling, and protecting money.

9)         Organization Records and Communications

Employees responsible for accounting and record keeping must not make or engage in any false record or communication of any kind, whether external or internal.

10)      Dealings with Outside People and Organizations

Employees must take care to separate their personal roles from their organizational positions when communicating on matters not involving the organization’s business.

11)      Prompts Communications

All employees must take every effort to achieve complete, accurate, and timely communication all matters relevant to customers, suppliers, government authorities, the public, and others within the organization.

12)      Privacy and Confidentiality

When handling financial and personal information about customers and others with whom the organization has dealings, employees should collect, use, and retain only the information necessary for the organization’s business, internal access to information should be limited to those with legitimate business reason for seeking that information.

---

[1] Professionalism in accounting involves adhering to national and international accounting standards, such as Generally Accepted Accounting Principles, or GAAP, in the United States and standards set by the International Accounting Standards Board, or IASB. Ethical business practices are an inseparable component of professionalism in accounting.

[2] Sikap profesionalisme auditor independen terwujud dalam kompetensi, independensi dan integritasnya. Gambaran tentang profesionalisme seorang auditor tercermin dalam lima hal yaitu: pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, kepercayaan terhadap peraturan profesi, dan hubungan dengan rekan seprofesi.

[3] As an accountant you have the commitment to each customer to demonstrate competence, confidentiality, integrity, and credibility. Accountants are known and respected for their honesty; by showing their integrity and competence.  This is why it is important for all accountants and their firms to show and practice a good ethical practice. The primary ethical principles that apply to accountants are integrity, objectivity, independence, and competence

[4] A professional body or professional organization, also known as a professional association or professional society, is an organization, usually non-profit, that exists to further a particular profession, to protect both the public interest and the interests of professionals. 

[5] Prinsip dasar etika profesi akuntan publik adalah prinsip integritas, prinsip objektivitas, prinsip kompetensi serta kecermatan dan kehati-hatian profesional, prinsip kerahasian, dan prinsip perilaku profesional (Kode Etik Profesi Akuntan Publik, IAPI-Dewan Standar Profesional Akuntan Publik).

 

Sumber: Monang Situmorang, MM. SE, Bahan Ajaran Etika Bisnis dan Profesi, Universitas Pakuan